Jumat, 01 Januari 2016
Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi
mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi didunia cyber sesuai
dengan standar etik dan hukum yang disepakati maka proses pembuatannya
diupayakan sebagai berikut:
1. Menetapkan prinsip – prinsip dan pengembangan teknologi informasi antara lain :
-
Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional).
-
Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan terbentuk.
-
Memperhatikan keunikan dari dunia maya.
-
Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global.
-
Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan.
-
Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut, kepentingan public.
-
Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif dan futuristic.
2. Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki
kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum
akibat transaksi di internet seperti :
-
UU Hak Cipta
-
UU Merk
-
UU Perlindungan Konsumen
-
UU Penyiaran dan Telekomunikasi
-
UU Perseroan Terbatas
-
UU Penanaman Modal Asing
-
UU Perpajakan
-
Hukum Kontrak
-
Hukum Pidana, dll.
